Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merekomendasikan pencoretan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Namun, setelah dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap mencantumkan PMP lima BUMD kecuali PD Dharma Jaya.

Kepala BI Perwakilan Jakarta mengatakan efektif menekan laju inflasi

PMP PD Dharma Jaya tidak dicantumkan lantaran PD Dharma Jaya belum mengajukan analisa investasi hingga ditandatanganinya persetujuan oleh DPRD. Pemprov DKI Jakarta akan mendorong PMP dianggarkan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2016.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan stok bahan pangan mempunyai dampak cukup signifikan. Tidak hanya berpengaruh terhadap DKI, dampaknya pun cukup signifikan bagi nasional.

"Penyediaan stok bahan pangan mempengaruhi sentimen pada perilaku masyarakat yang berpengaruh pada inflasi. Jadi dengan Jakarta mengambil peran menyediakan stok bahan pangan cukup seperti beras, daging dan bahan pokok lainnya bisa dijadikan alat pengendalian inflasi," ujarnya, Rabu (13/1).

Hasilnya, kata Tuty, terbukti selama 2015 inflasi di Jakarta stabil di kisaran tiga persen. Oleh karena itu, pada APBD Perubahan, pihaknya akan memprioritaskan PD Dharma Jaya untuk mendapatkan PMP.

"Kepala BI Perwakilan Jakarta mengatakan efektif menekan laju inflasi. Itu sebabnya maka urgensi kesediaan bahan pangan akan kita dukung, di perubahan akan jadi prioritas," tandasnya.